Prinsip-Prinsip Pendidikan Dalam Demokrasi

Prinsip-prinsip Pendidikan Dalam Demokrasi

Dalam setiap pelaksanaan pendidikan selalu terkait dengan masalah-masalah antara lain:

1. Hak asasi setiap masyarakat negara untuk memperoleh pendidikan

2. Kesempatan yang sama bagi masyarakat negara untuk memperoleh pendidikan

3. Hak dan peluang atas dasar kemampuan mereka.

Dari prinsip-prinsip di atas sanggup dipahami bahwa inspirasi dan nilai demokrasi pendidikan itu sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat dan jenis masyarakat dimana mereka berada, alasannya dalam realitasnya bahwa pengembangan demokrasi pendidikan itu akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakat. Misalnya masyarakat agraris akan tidak sama dengan masyarakat metropolitan dan modern, dan sebagainya.

Apabila yang dikemukakan tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan yang sudah diungkapkan, sepertinya ada beberapa butir penting yang harus diketahui dan diperhatikan,diantaranya:

1. Keadilan dalam pemerataan peluang berguru bagi tiruana masyarakat negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada;

2. Dalam upaya pembentukan abjad bangsa sebagai bangsa yang baik;

3. Memiliki suatu ikatan yang dekat dengan harapan nasional.

Sedangkan pengembangan demokrasi pendidikan yang berorientasi pada harapan dan nilai demokrasi, akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip diberikut ini :

Menjunjung tinggi harkat dan martabat insan sesuai dengan nilai-nilai luhurnya.
Wajib menghormati dan melindungi hak asasi insan yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur.

Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap masyarakat negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya, dalam rangka berbagi kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain.

Sistem politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal yaitu institusi (struktur demokrasi dan sikap kultur demokrasi). Kematangan budaya politik akan tercapai kalau ada keserasian antara struktur dengan kultur, maka akan menbangun masyarakat demokratis berarti perjuangan membuat keserasian antara struktur yang demokratis dengan kultur yang demokratis.

Masyarakat demokratis akan terwujud kalau di negara tersebut terdapat institusi demokrasi dan sekaligus berjalannya sikap demokrasi. Instiusi atau struktur demokrasi menunjuk pada tersedianya lembaga-lembaga politik demokrasi yang ada di suatu negara. Suatu negara dikatakan negara demokrasi kalau didalamnya terdapat lembaga-lembaga politik demokrasi.

Lembaga itu antara lain; pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawaban, parlemen, forum pemilu, organisasi politik, forum swadaya masyarakat, dan media massa. Membangun institusi demokrasi berarti membuat dan menegakkan lembaga-lembaga politik tersebut dalam negara.

Perilaku atau kultur demokrasi menunjuk pada berlakunya nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis yakni masyarakat yang sikap hidup baik keseharian dan kenegaraannya dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi mencakup dalam dan sukarela, adil, mengahargai perbedaan, menghormati kebebasan, memahami keguakaragaman, tanpa paksaan yang minimal, dan memajukan ilmu. Membangun kultur demokrasi berarti mengenalkan, mensosialisaikan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Guna mewujudkan masyarakat demokratis, pendidikan demokratis mutlak diperlukan. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya yakni sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh masyarakat negara. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan masyarakat masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui kegiatan menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu mencakup 3 hal:

1. Kesadaran bahwa demokrasi yakni contoh kehidupan yang paling menjamin hak-hak masyarakat masyarakat itu sendiri, demokrasi yakni terbaik diantara yang jelek wacana contoh hidup bernegara.

2. Demokrasi yakni sebuah learning proses yang usang dan tidak sekedar menggandakan dari masyarakat lain.

3. Kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Sebenarnya bangsa Indonesia sudah menganut dan berbagi asas demokrasi dalam pendidikan semenjak diproklamasikannya kemerdekaan sampai sekarang. Hal ini terdapat dalam :

1. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2.

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2o Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional pasal 5, 6, 7 dan pasal 8 ayat 1, 2 dan ayat 3. Dalam UU No 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan bahwa pendidikan nasional berfungsi berbagi kemampuan dan membentuk tabiat serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi penerima didik biar menjadi insan yang diberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia sehat diberilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi masyarakat negara yang demokratis dan bertanggung jawaban. Pendidikan untuk menimbulkan masyarakat negara yang demokratis dan bertanggung tanggapan yakni pendidikan demokrasi.

3. Garis-garis Besar Haluan Negara di Sektor Pendidikan.

Sedangkan pengembangan demokrasi pendidikan yang berorientasi pada harapan dan nilai demokrasi, akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip diberikut ini :

1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat insan sesuai dengan nilai-nilai luhurnya

2. Wajib menghormati dan melindungi hak asasi insan yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur

3. Mengusahakan suatu pemenuhan hak setiap masyarakat negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya, dalam rangka berbagi kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain.

Walaupun rumusan demokrasi bervariasi menyerupai dikemukakan para jago namun pada hakikatnya terdapat benang merah atau titik singgung dan mengarah pada satu makna yang sama, yaitu suatu ideologi atau cara hidup (Way Of Life) yang menekankan pada nilai individu yang menjunjung tinggi nilai tanggung jawaban, saling menghormati, toleransi dan kebersamaan.

Namun dalam praktek demokrasi nilai – nilai individu tersebut di atas sering disalah gunakan, kebiasaan dari segala belenggu kebendaan kerohanian yang tidak sah yang kadang – kadang dipaksakan kepada manusia, tanpa alasan yang benar pada kehidupan sehari – hari yang menimbulkan ia tidak sanggup menikamati hak – haknya yang wajar. Sehingga yang terjadi bukan demokrasi yang diidam – idamkan, tetapi anti demokrasi yang menjurus pada tindakan anarkis yang menindas hak – hak kebebasan dan martabat orang lain.

Oleh alasannya itu, prinsip demokrasi perlu dilihat secara keseluruhan, bukan spesialuntuk secara parsial prinsip – prinsip demokrasi tersebut adalah: